Pertanyaan yang Sering Masuk

Bali Pajak adalah situs panduan pajak independen untuk Bali dan Indonesia, ditulis oleh editor dengan keahlian di bidang peraturan perpajakan — bukan kantor pemerintah, bukan konsultan pajak terdaftar, bukan agen properti.

Tidak. Kami tidak berafiliasi dengan DJP, Bapenda Provinsi Bali, atau Bapenda kabupaten manapun. Untuk keperluan resmi, gunakan Coretax DJP di pajak.go.id atau kantor Bapenda setempat.

Tidak. Panduan di situs ini gratis sepenuhnya — tidak ada paywall atau formulir langganan berbayar.

Tidak. Panduan kami bersifat informatif. Untuk nasihat yang mengikat secara hukum, Anda butuh konsultan pajak terdaftar — kami bisa membantu menghubungkan Anda lewat formulir kontak.

Setiap halaman mencantumkan tanggal "terakhir diverifikasi" di dekat angka yang bersangkutan, beserta dasar hukum berupa nomor peraturan dan pasal.

Kami menemukan angka itu di sumber sekunder tapi belum berhasil mengonfirmasinya di teks peraturan primer. Kami memilih jujur tentang ketidakpastian daripada menyajikannya sebagai fakta.

Kirim lewat formulir kontak, sertakan nomor peraturan dan pasal yang relevan. Koreksi yang valid dicatat terbuka di halaman terkait dengan tanggal, bukan dihapus diam-diam.

Redaksi kami adalah working desk, bukan direktori foto profil — kami ingin pembaca menilai halaman dari metodenya, bukan dari potret, dan kami tidak memegang lisensi konsultan pajak sehingga tidak ingin menyiratkan kredensial yang tidak kami miliki.

5 lapisan: 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%, berlaku atas penghasilan kena pajak di atas PTKP — dasar hukum UU HPP 7/2021 Pasal 17(1)(a). Banyak sumber lama hanya menyebut 4 lapisan dan melewatkan lapisan 30%.

Tarif statutori 12%, tapi untuk barang/jasa non-mewah Dasar Pengenaan Pajaknya 11/12 dari harga jual — sehingga pajak yang dibayar konsumen setara 11% efektif. Dasar hukum: PMK 131/PMK.03/2024.

Tarif final 0,5% dari omzet bruto untuk usaha dengan omzet tahunan di bawah Rp4,8 miliar (PP 55/2022). Rp500 juta pertama dari omzet tahunan orang pribadi UMKM tetap bebas PPh.

31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, 30 April untuk Wajib Pajak Badan — dasar hukum UU KUP Pasal 3(3). Denda telat lapor: Rp100.000 (OP) atau Rp1.000.000 (Badan).

Rp150.000 per orang per kunjungan ke Indonesia (bukan per kunjungan ke Bali saja), berlaku sejak 14 Februari 2024 — Perda Provinsi Bali 6/2023. Pemegang KITAS, KITAP, visa diplomatik, visa pelajar, dan kru transit dikecualikan.

5% dikalikan selisih antara NPOP (nilai perolehan) dan NPOPTKP, dengan NPOPTKP minimum nasional Rp80 juta (UU 1/2022). Angka pasti per kabupaten (Badung, Denpasar, Gianyar, Tabanan) ditetapkan Perda masing-masing.

PPh Final Pasal 4(2) sebesar 10% dari sewa bruto untuk pemilik WP dalam negeri, atau 20% (PPh Pasal 26) untuk pemilik non-residen. Penyewa komersial yang sudah PKP juga wajib memungut PPN.

PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) menggantikan pajak hotel, restoran, parkir, hiburan dan seni-budaya sejak UU 1/2022 HKPD. Tarif hotel-restoran umumnya 10%; hiburan tertentu bisa 40–75%.

Standar minimal kami: aktif di SIKOP, memiliki nomor izin praktik yang valid, dan level USKP yang sesuai kebutuhan (A untuk perorangan, B untuk korporasi, C untuk internasional).

Konsultan berlisensi adalah kuasa wajib pajak yang sah secara hukum (UU KUP Pasal 32), terikat kode etik, dan bisa mewakili Anda di sengketa. Agen tidak berlisensi tidak punya proteksi hukum itu — Anda menanggung sendiri kesalahan yang mereka buat.

Tidak ada yang membayar untuk ditampilkan atau mendapat peringkat lebih tinggi. Jika Anda lanjut bekerja sama dengan konsultan yang kami kenalkan, mereka mungkin membayar referral fee kepada kami tanpa biaya tambahan bagi Anda.